Tuesday, November 01, 2005

Anggaran Dasar

:

Monday, October 31, 2005

MUKADDIMAH

MUKADDIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami para pelajar Indonesia di Inggris Raya yang sadar dan meyakini bahwa Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, sepakat untuk menyatukan diri dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia London. Hal ini merupakan bentuk perwujudan untuk turut serta memelihara dan membina rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Kami menyadari tugas dan kewajiban sebagai pelajar yang sedang menuntut ilmu guna diabdikan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dengan semangat 17 Agustus 1945.

BAB I NAMA DAN KEDUDUKAN

BAB I
NAMA DAN KEDUDUKAN


Pasal 1
Nama organisasi adalah Perhimpunan Pelajar Indonesia London ( PPIL) atau Indonesian Students Association in London.

Pasal 2
PPIL merupakan satu kesatuan organisasi yang mempersatukan seluruh pelajar Indonesia yang ada di London Raya.

Pasal 3
Organisasi PPIL berkedudukan di wilayah London Raya, Inggris Raya.

Pasal 4
PPIL adalah anggota federasi dari Persatuan Pelajar Indonesia United Kingdom ( PPIUK ) dan mengacu kepada aturan yang disahkan oleh Musyawarah Besar PPIL

BAB II AZAS

BAB II
AZAS

Pasal 5

PPIL berazaskan Pancasila

BAB III TUJUAN

BAB III
TUJUAN


Pasal 6
Memupuk kesatuan antara anggota-anggotanya dan saling membina dalam suasana kekeluargaan, untuk melaksanakan cita-cita yang tertera dalam mukaddimah.

Pasal 7
Membina anggota-anggotanya untuk menjadi manusia yang kritis, kreatif dan bertanggung jawab.

Pasal 8
Membina hubungan yang erat dengan seluruh masyarakat setempat dan pelajar seluruh dunia umumnya.

BAB IV SIFAT DAN BENTUK

BAB IV
SIFAT DAN BENTUK


Pasal 9
PPIL bercirikan keilmuan, bersifat kekeluargaan, bebas dan bertanggungjawab.

Pasal 10
PPIL merupakan anggota dari PPIUK yang berbentuk federasi

BAB V USAHA-USAHA

BAB V
USAHA-USAHA


Pasal 11
Usaha-usaha yang dilakukan PPIL adalah:
(1)Mempererat hubungan persaudaraan dan persatuan antar pelajar-pelajar Indonesia melalui terlaksananya kegiatan PPIL
(2)Mempersiapkan diri menjadi anggota masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab bagi pembangunan bangsa dan negara.
(3)Mengusahakan kesejahteraan bersama bagi para pelajar Indonesia dan keluarganya melalui PPIL.
(4)Mempererat hubungan dengan organisasi siswa internasional dalam menggalang persahabatan antar bangsa-bangsa.

BAB VI KEDAULATAN/ KEKUASAAN TERTINGGI

BAB VI
KEDAULATAN/KEKUASAAN TERTINGGI

Pasal 12
Kedaulatan/ kekuasaan tertinggi organisasi sepenuhnya berada pada Sidang Musyawarah Besar PPIL.

BAB VII KEANGGOTAAN

BAB VII
KEANGGOTAAN

Pasal 13
Setiap warganegara Republik Indonesia yang sedang belajar di London Raya, dan terdaftar sebagai siswa pada salah satu institusi pendidikan di London Raya.
Pasal 14
Persyaratan penerimaan anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

BAB VIII
KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 15
Setiap anggota PPIL berkewajiban:
(1) Menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi.
(2) Tunduk kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPIL.
(3) Tunduk dan melaksanakan hasil-hasil musyawarah organisasi.
(4) Menjalankan usaha-usaha perhimpunan dan memberikan sumbangan moril maupun materiil untuk melaksanakan seperti tercantum dalam Bab IV Anggaran Dasar ini.
(5) Membayar kewajiban keuangan yang ditentukan organisasi.

Pasal 16
(1) Setiap anggota PPIL mempunyai hak:
a. Hak bicara dan hak suara.
b. Hak memilih dan hak dipilih.
c. Hak membela diri.
(2) Penggunaan dari hak-hak pada pasal 16 ayat 1, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX BADAN BADAN PERLENGKAPAN ORGANISASI

BAB IX
BADAN-BADAN PERLENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 17

Susunan organisasi disusun secara bertingkat menurut jenjang organisasi kesatuan sebagai berikut:

(1) Pelindung PPIL
(2) Pembina PPIL
(3) Majelis Permusyawaratan Anggota
(4) Pengurus PPIL

BAB X WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

BAB X
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 18
Pelindung adalah Duta Besar Republik Indonesia untuk Inggris Raya dan Republik Irlandia dan berwenang memberikan pengarahan, petunjuk dan nasehat kepada Pengurus PPIL.


Pasal 19
Pembina adalah Atase Pendidikan pada KBRI London, yang berwenang memberikan nasehat, petunjuk, pengarahan kepada Pengurus PPIL.

Pasal 20
(1) Majelis Permusyawaratan Anggota yang selanjutnya akan disebut sebagai MPA adalah suatu badan yang beranggotakan pelajar Indonesia yang dipilih untuk mewakili pelajar dari tingkat A Level, Undergraduate dan Postgraduate dengan komposisi yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
(2) MPA memiliki wewenang untuk menyelenggarakan Musyawarah Luar Biasa Anggota, dengan mekanisme yang akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
(3) MPA memilki wewenang untuk melaksanakan rapat konsultasi dengan pengurus, sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 (satu) kali dalam masa jabatan.
(4)MPA memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Besar Anggota.
Pasal 21
(1) Pengurus PPIL dipimpin oleh seorang Ketua Umum dan berkewajiban menjalankan segala ketentuan yang tertera pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan-Keputusan Sidang Musyawarah Besar PPIL.
(2) Pengurus PPIL memberikan pertanggungjawaban kepada Sidang Musyawarah Besar PPIL.
(3)Pengurus PPIL dapat membentuk Lembaga-Lembaga yang dianggap perlu dalam rangka melaksanakan program PPIL dan harus mempertanggungjawabkannya pada Sidang Musyawarah Besar PPIL.
(4) Pengurus PPIL berwenang menyusun dan menetapkan peraturan-peraturan umum organisasi
(5) Untuk melancarkan roda organisasi Ketua Umum berwenang menyusun dan menetapkan susunan pengurusnya.

BAB XI KEUANGAN

BAB XI
KEUANGAN

Pasal 22

Keuangan organisasi PPIL diperoleh dari:
(1) Iuran anggota.
(2) Hasil-hasil usaha yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPIL.
(3) Sumbangan tidak mengikat.

BAB XII MUSYAWARAH DAN RAPAT

BAB XII
MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 23
(1). Musyawarah dan rapat terdiri dari:
a. Musyawarah Besar PPIL
b. Musyawarah Luar Biasa PPIL
c. Rapat MPA
d. Rapat Pengurus PPIL
e. Rapat Konsultasi

(2). Musyawarah Besar PPIL adalah:
a.Memegang dan melaksanakan kedaulatan/kekuasaan tertinggi dari organisasi.
b.Menetapkan/mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta program dasar/umum PPIL.
c.Menetapkan/menggariskan kebijakan organisasi.
d.Menetapkan agenda sidang, memilih Ketua serta Notulen untuk sidang pleno.
e.Melaksanakan penyelenggaraan pemilihan Ketua Umum yang langsung dipilih anggota PPIL yang hadir dan kemudian mensyahkannya.
f.Memberikan penilaian terhadap laporan pertanggung jawaban Pengurus PPIL.
(3). Musyawarah Luar Biasa PPIL adalah:
a. Musyawarah Luar Biasa PPIL diselenggarakan berdasarkan keputusan MPA atas usulan dari anggota PPIL yang diatur lebih lanjut dalam ART.
b. Musyawarah Luar Biasa PPIL diselenggarakan oleh MPA berdasarkan Rapat MPA.
c. Materi Musyawarah Luar Biasa PPIL ditentukan oleh MPA.

(4). Rapat MPA adalah rapat internal yang dilaksanakan jika timbul hal-hal yang perlu dipertanggungjawabkan atau dijelaskan oleh Pengurus PPIL.

(5). Rapat Kerja Pengurus PPIL adalah:
a.Menyusun program kerja PPIL.
b. Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan program sebelumnya, menetapkan arah/ prioritas pelaksanaan program selanjutnya sesuai dengan program umum PPIL.
c.Diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) tahun.

(6). Rapat Konsultasi: Rapat konsultasi adalah rapat yang diselenggarakan atas Undangan Majelis Permusyawaratan Anggota dan dihadiri oleh Pengurus PPIL, apabila terdapat halhal yang diputuskan/ disyahkan yang selanjutnya perlu dipertanggungjawabkan kepada Musyawarah Besar PPIL berikutnya.

BAB XIII QORUM DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

BAB XIII
QUORUM DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN


Pasal 24
(1). Quorum bagi syahnya Musyawarah Besar dan Rapat-Rapat yang disebut dalam Pasal 22 Anggaran Dasar ini, adalah apabila kehadiran pesertanya melebihi setengah jumlah pengurus dan atau anggota yang sah.
(2). Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, kecuali apabila tidak mungkin maka pengambilan keputusan dilakukan atas dasar pemungutan suara terbanyak.
(3). Quorum khusus untuk perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga :
a. Diusulkan oleh rapat gabungan MPA dan Pengurus PPIL serta disahkan dalam Mubes PPIL
b. Keputusan untuk perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPIL harus dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/ 3 (dua pertiga) anggota Mubes PPIL
c.Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disahkan dalam Musyawarah Besar PPIL.

BAB XIV PERUBAHAN ORGANISASI

BAB XIV
PERUBAHAN ORGANISASI


Pasal 25
(1). Pembubaran organisasi PPIL dapat dilakukan dengan mengadakan Musyawarah Besar Istimewa dengan quorum sebagaimana diatur dalam Pasal 27. (2). Dalam hal organisasi PPIL ini dibubarkan, segala kekayaan organisasiditentukan lebih lanjut oleh Sidang Musyawarah Besar PPIL.

BAB XV ATURAN PERALIHAN

BAB XV
ATURAN PERALIHAN


Pasal 26
(1). Peraturan-peraturan dan badan-badan yang telah ditetapkan dianggap tetap berlaku sampai dilakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar ini.
(2). Dengan terbentuknya badan-badan yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar ini, maka badan-badan yang disebut dalam ayat 1 pasal ini secara formil dan materil mengalihkan fungsi-fungsinya keorganisasi ini.

BAB XVI PENUTUP

BAB XVI

PENUTUP

Pasal 27

(1). Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga.

(2). Anggaran Dasar PPIL yang telah diamandemen ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.


Disetujui dan ditetapkan dalam Musyawarah Besar PPILondon, 30 Oktober 2005 bertempat di
Imperial College, London, U.K.